01 April 2014

Review: MAFIA BERKELEY dan Krisis Ekonomi Indonesia



Penulis                        : Revrisond Baswir
Desain Cover             : Ong Hary Wahyu
Penata Aksara           : Dwi Agus M
Cetakan I                   : April 2006
Penerbit                      : Pustaka Pelajar

Sebagaimana dikemukakan oleh mantan wakil presiden bank dunia dan pemenang nobel ekonomi 2001 Joseph E. Stiglitz, karena krisis serupa sebelumnya sudah dialami pula oleh beberapa Negara lain, tentu lebih masuk akal bila fenomena krisis itu dipahami sebagai sebuah gejala ekonomi global, yaitu yang dipicu oleh semakin meningkatnya kegiatan spekulatif dalam traansaksi keuangan dunia (hal 7)
Tetapi para ekonom neoliberal tadi lebih suka melihat kekuasaan para spekulan itu sebagai determinan yang tidak perlu diganggu gugat. alih-alih mengkritisi perilaku para spekulan dan kegagalan arsitektur keuangan global tersebut, mereka lebih suka memperlakukan hal itu sebagai variable yang patut dipuji dan dipuja (hal 7)
Masih ingat mafia Berkeley? Ungkapan tersebut akhir-akhir ini memang jarang terdengar, terutama setelah ungkapan Mafia Ekonomi Orde Baru semakin sering muncul ke permukaan. Tapi secara substansial, yang dimaksud oleh kedua ungkapan tersebut adalah hal yang sama, yaitu kelompok ekonom Indonesia yang “dibina” oleh pemerintah Amerika untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi pasar neoliberal atau neoliberalisme. (hal 17)
Pertama, adanya manipulasi besar-besaran suasana batin masyarakat untuk memusuhi segala hal yang dapat diasosiakan sebagai bagian dari Orde Lama. Tindakan tersebut antara lain dilakukan oleh Orde Baru dengan memberangus komunisme, merehabilitasi partai-partai politik yang dibekukan Soekarno, dan melakukan desukarnoisasi secara besar-besaran. Akibatnya, warga masyarakat, termasuk para mahasiswa, tidak hanya mendukung seluruh kebijakan ekonomi politik Orde Baru, tetapi cenderung mengasosiakan diri mereka sebagai bagian dari rezim tersebut.
Kedua, adanya pemerintahan tangan besi yang siap memberangus segala tindakan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini memang merupakan scenario inti dari naiknya  militer sebagai penguasa Orde Baru. Akibatnya, gerakan perlawanan yang dimotori oleh para perwira militer sekalipun, seperti yang terjadi pada peristiwa Malari, dapat dihentikan dengan cepat. Jenderal Soemitro, yang menjadi tulang punggung peristiwa tersebut, dicopot dari jabatannya.
 Ketiga,  adanya dukungan besar-besaran kapitalisme internasional untuk membiayai proses pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini, saya kira, tidak hanya merupakan prasyarat keberhasilan para ekonom Mafia Berkeley. Sesuai dengan suasana perang dingin yang sedang berlangsung ketika itu, kelahiran Orde Baru memang tidak dapat dipisahkan dari rencana besar kapitalisme internasional untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia.
Artinya, termasuk kehadiran para ekonom Mafia Berkeley, tidak dapat dipisahkan dari proyek besar kapitalisme international untuk menggulingkan Soekarno. Sebab itu, tidak aneh, jika tangan-tangan kapitalisme internasional telah hadir di sini jauh sebelum Soekarno digulingkan. (18-19)
Kelompok pertama, yang saya sebut sebagai kelompok nasionalis neoliberal, adalah sebuah kelompok yang menekankan pentingnya arti keikutsertaan Indonesia salam arus pergaulaan ekonomi dunia. Dengan tekanan seperti itu, tidak berarti bahwa kelompok ini serta merta mengorbankan kepentingan rakyat bagi keikutsertan Indonesia dalam pergaulan ekonomi dunia
Tetapi karena kelompok ini memaknai nasionalisme ekonomi dalam pengertian seperti itu, kepentingan rakyat dalam pandangan kelompok ini tidak perlu menjadi penghalang untuk terlibat secara aktif dalam pergaulan ekonomi dunia. Keserasian ekonomi ndonesia dengan tata pergaulan ekonomi dunia, oleh kelompok ini dipandang sebagai syarat mutlak untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.
Kelompok kedua, yang saya sebut sebagai kelompok nasionalis populis, adalah sebuah kelompok yang menekankan artinya kemandirian ekonomi Indonesia dalam pentas pergaulan ekonomi internasional. Dengan tekanan seperti itu, tidak berarti bahwa kelompok ini sama sekali anti pergaulan ekonomi dunia, anti modal asing, atau anti utang luar negeri.
Tetapi karena kelompok ini memaknai nasionalisme ekonomi dalam pengertian kepentingan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, pergaulan dunia dalam pandngan kelompok ini harus dilakukan dengan mendudukkan Indonesia sebagai sebuah Negara merdeka. Artinya, pergaulan ekonomi dunia bagi bagi kelompok ini bukanlah harga mati. Ia dilakukan hanya jika sejalan dengan kepentingan seluruh rakyat.
Kelompok ketiga, yang saya sebut sebagai kelompok anti nasionalis, adalah kelompok yang sangat menekankan pentingnya arti kebebasan individu dalam mengejar kepentingan ekonomi mereka masing-masing. Nasionalisme ekonomi oleh kelompok ini dipandang sebagai bagian masa lalu dan penghalang kemajuan ekonomi
Beberapa nama yang masuk ke dalam  kelompok pertama adalah Emil Salim, Mohammad Sadli, Frans Seda, Dorodjatun Kuncorojakti, dan Budiono Kelompok nasionalis  neoliberal ini pada awal Orde Baru sempat dikenal dengan julukan sebagai Mafia Berkeley. Belakangan, karena anggota kelompok  ini semakin banyak yang tidak berasal dari universitas Kalifornia di Berkeley, kelompok ini kadang-kadang dijuki sebagai Mafia Ekonomi Orde Baru.
Beberapa nama yang masuk ke dalam kelompok  kedua adalah Mubyarto, Kwik Kian Gie, Sritua Arief (Almarhum), Sri Edi Swasono, dan Rizal Ramli. Kelompok nasionalis populis sesungguhnya merupakan spectrum dengan cakupan yang luas. Di dalamnya tergabung ekonom-ekonom yang mengikuti jalur ekonomi pasar social, jalur sosialisme pasar, dan jalur Keynesian. Belakangan, sebagaimana diketahui , Sri Edi Swasono dan Rizal Ramli hadir ke hadapan public denga membawa bendera Tim Indonesia Bangkit
Sedangkan kelompok ketiga cenderung tidak terlalu  menonjol dalam pertukaran wacana tentang nasionalisme ekonomi anggota kelompok ini sebagian bekerja sebagai pialang di bursa. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa kelompok ketiga ini tidak memiliki ruang di media massa. Dibandingkan dengan kedua kelompok pertama, halaman media yang tersedia bagi kelompok ketiga ini tergolong paling luas. (34-36)
Inti kebijakan ekonomi neoliberal menurut paket kebijakan ekonomi ordoliberalisme meliputi: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap factor-faktor produksi diakui; dan (3) pembentukann harga pasar tidak bersifat alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan Negara melalui penerbitan undang-undang.
Khusus mengenai peranan regulasi Negara, Eucken mengemukakan empat hal berikut sebagai bidang utama yang perlu mendapat perhatian: (1) pengaturan persaingan usaha untuk mencegah monopoli dan kartel; (2) pengaturan pemungutan pajak untuk mendorong investasi dan pembagian pendapatan; (3) pengaturan ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya eksploitasi; dan (4) pengaturan sistem pengupahan, khususnya untuk menetapkan jumlah upah minimum. (hal 78-79)
Pertanyaannya; “tindakan apakah yang harus dilakukan untuk mencegah berlanjutnya bahaya globalisasi itu?” bila dicermati wacana mengenai bahaya globalisasi dalam beberapa waktu belakangan ini, perlawanan terhadap globalisasi dalam garis besarnya dapat dikelompokkan  kedalam tiga aliran berikut.
Pertama, perlawanan terhadap pelaksanaan agenda-agenda globalisasi. Dalam hal ini yang dipersoalkan terutama adalah soal waktu, sekuen, dan orang atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan agenda-agenda globalisasi. Prinsip dasar yang melatarbelakangi agenda-agenda globalisasi cenderung diterima apa adanya.
Kedua, perlawanan terhadap agenda-agenda globalisasi. Perlawanan terhadap globalisasi dalam bentuk yang kedua ini terutama diarahkan pada agenda-agenda globaisasi tertentu. Karena diarahkan pada agenda-agenda globaisasi tertentu, perlawanan jenis yang kedua ini cenderung bersifat parsial.
Ketiga, perlawanan terhadap neoliberalisme atau ideologi yang menjadi ruh globalisasi. Dalam bentuk perlawanan yang ketiga ini, globalisasi langsung di tolak pada tingkat prinsipnya. Sedangkan ungkapan globalisasi diusulkan untuk diganti dengan internasionalisasi. (hal 84-85).
Kembali pada orientasi kebijakan ekonomi Mega, dengan mencermati reaksi para ekonom Mafia Berkeley tersebut, jelas sekali kelihatan betapa kukuhnya mereka dalam mempertahankan kebijakan ekonomi yang berorientasi keluar dan sangat memanjakan para investor tersebut. Para ekonom Mafia Berkeley tampaknya pura-pura tidak tahu bahwa perlawanan terhadap arsitektur keuangan global, kebijakan perdagangan bebas, dan privatisasi, tidak hanya terjadi di negara-negara Dunia Ketiga. Perlawanan yang lebih keras,  jauh sebelum tragedi 11 September, justru terjadi di Seattle (AS), Praha (Cekoslowakia), dan Genoa (Italia). (hal 111-112)